Contoh ini untuk mempermudah, agar tidak perlu lagi untuk membuat manual di dalam microsoft excel. jadi langsung saja download. file nya berbentuk pdf. apabila ingin di edit maka silahkan untuk instal terlebih dahulu pdf to word nya disini.untuk mendownlad contoh Surat tersebut silahkan klik disini. atau dowload file SPPDSemoga bermanfaat.. 
Kami sediakan dalam bentuk microsoft word yang bisa langsung didownload secara gratis. File-file ini sudah kami sediakan dalam format kosong, supaya bisa langsung diisi dengan biodata masyarakat yang membutuhkan.Silahkan untuk klik tautan dibawah ini.Surat keterangan CeraiSurat Keterangan PindahSurat Keterangan NikahSurat Keterangan HewanSurat Keterangan E KTPSurat Keterangan HilangSurat Keterangan UsahaSurat Keterangan Waris dan Kuasa WarisSurat Pernyataan Belum Pernah MenikahSurat Pernyataan HibahSurat Pernyataan Jual BeliSurat Pernyataan KuasaContoh Surat SPPD DesaArtikel ini berkaitan dengan: Surat surat desa, surat penting desa, contoh surat, kumpulan surat, macam macam surat, surat undangan, kategori surat menyurat, dll. Di dalam administrasi desa, proposal bisa berupa pembangunan, pengadaan barang, permohonan bantuan, pengajuan bantuan dana tani, pembangunan irigasi, sanitasi, dll.Berikut beberapa contoh Proposal yang dapat menjadi rujukan. Kami sediakan dalam format microsoft word kosong untuk memudahkan stakholder desa yang membutuhkan. Silahkan untuk klik saja tautan dibawah untuk didownload, kami sediakan secara gratis. Terimakasih.Contoh Proposal Pembangunan Jaringan Irigasi Pedesaan (JIDES)Contoh Proposal Permohonan KWHContoh Surat Proposal Permohonan Ternak DombaSurat Pengajuan Pencairan Danaartikel ini terkait tentang: surat desa, pengajuan proposal, permohonan proposal, desa, proposal desa, kumpulan proposal desa, contoh contoh proposal desa, contoh proposal JIDES, contoh Proposal KWh, Contoh Proposal Ternak, Pengajuan pencairan dana. SPPB dikeluarkan sebelum surat SPMK diterbitkan, yang ditandatangani oleh ketua TPK sebagai pengelola anggaran dan Kepala desa.Dengan adanya surat ini berarti penguatan komitmen pengelola anggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai pengeloa anggaran agar tidak disalahgunakan.
Tidak hanya dalam pembangunan desa, di seluruh intansi baik pemerintahan, pendidikan, maupun intansi lainnya akan membuat surat SPPB ini apabila mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Karena setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah mesti ada pertanggungjawabannya. Diakhir nanti harus membuat SPJ sebagai laporan kepada pemerintah.
Nah berikut kami sediakan contoh surat SPPB ini agar bisa menjadi rujukan bagi yang membutuhan. Contoh surat tersebut seperti gambar dibawah ini.
apabila ingin mendownload langsung bentuk filenya, silahkan klik disini Contoh Surat SPPB. Contoh lainnya bisa download disini
Semoga bermanfaat dan membantu bagi yang membutuhkan. Salam abdi desa..
Artikel kali ini penulis ingin share terkait Contoh Laporan Penggunaan Dana (LPD) Padat Karya Tahap I 2017.
LPD adalah suatu laporan administrasi dari hasil pembangunan pada tahapan-tahapan pencairan dana dari rekening desa ke rekening TPK untuk pembangunan desa melalui pola padat karya yang telah direncanakan sebelumnya.
Untuk aturan umum pada setiap daerah dalam pencairan pembangunan desa ke rekening TPK melakukan pencairan dengan 3 tahapan. Biasanya Tahapan I 40%, tahap II 50%, dan tahap III 10%.
Setiap tahapan tersebut harus membuat laporan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana atau Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebagai laporan pertanggungjawaban secara administratif juga sebagai syarat untuk melakukan pencairan tahap selanjutnya.
Laporan Penggunaan Dana (LPD) Padat Karya Tahap I berisi:
Pihak yang wajib untuk membuat laporan ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan padat karya desa.
Nah berikut kami sajikan file microsoft word yang bisa di download langsung terkait Laporan Penggunaan Dana (LPD). Penulis berharap dengan adanya file ini bisa membantu TPK desa untuk meringankan beban kerja pembuatan LPD.
Meskipun demikian, setiap daerah memiliki aturan yang berbeda tergantung pada peraturan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Untuk itu apabila ada kekurangan data baik isi maupun lampiran-lampirannya mohon untuk dimaklum, dan silahkan untuk ditambahkan di file tersebut setelah di download.
Penulis terbuka apabila ada saran perbaikan untuk file lain yang nanti penulis share di lain waktu. Tinggalkan komentar sebagai saran perbaikannya.
Untuk File Contoh Laporan Penggunaan Dana (LPD) Padat Karya Tahap I 2017, silahkan download disini.
Artikel lain terkait arsip desa seperti contoh SPPD, SPPB, SPMK, Surat aktif desa, Proposal kegiatan dan lainnya bisa di lihat diartikel lain hanya di situs abdi desa.
Salam abdi desa, salam desa mandiri.
Pengelola dalam hal ini adalah TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pemerintah desa.
Surat ini dikeluarkan sebelum dimulainya program kerja desa yang ditandatangani antara pengelela kegiatan atau TPK dan Kepala desa setempat. Kemudian ditujukan oleh Pemerintah Desa kepada TPK sebagai pengelola dengan isi sebuah perintah dimulainya padat karya.
Kemudian nanti dilampirkan sebagai salahsatu bagian dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3).
karena begitu pentingnya, surat ini harus ada tembusan diantara:
- Bupati Kabupaten - Camat- Ketua BPD- Persediaan Pihak Pertama- Persediaan Pihak kedua
Untum tandatangan TPK selaku pengelola kegiatan gunakan tandatangan diatas materai 6000.
Berikut contoh surat tersebut,
Silahkan Download Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Padat karya desa disini.
Surat PHBI ini bisa menjadi rujukan contoh bagi para panitia penyelenggara agar dapat membuat surat-surat tersebut tanpa harus mengetik ulang.
Di dalam ruang lingkup desa, peringatan maulid ini biasanya diselenggarakan oleh tokoh masyarakat atau bisa juga memberdayakan karang taruna desa.
PHBI adalah singkatan dari Peringatan Hari Besar Islam yang dirayakan oleh umat muslim di dunia. Dengan tujuan untuk mengenang serta ajang silaturahmi antar umat muslim.
Beberapa acara inti yang biasa diselenggarakan pada peringatan hari besar islam diataranya: membaca sholawat, pembacaan ayat suci al-Quran, dan yang paling utama adalah tablighul akbar.
Untuk tablighul akbar sendiri, beberapa desa telah terbiasa mengundang Da'i kondang untuk kemeriahan acara tersebut.
Salahsatu Peringatan Hari Besar Islam yang sering dilakukan adalah Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu peringatan untuk mengenang hari lahirnya nabi.
Kumpulan contoh PHBI ini dilengkapi dengan beberapa surat lain yang berkaitan dengan acara peringatan hari besar islam. Diantaranya surat undangan, Surat Permohonan Bantuan, Surat Kesiapan Mengisi acara dan surat lainnya.
Beberepa surat telah dibuat dengan menggunakan microsoft word yang bisa di download langsung pada link yang telah disediakan.
Nah, berikut file kumpulan Contoh Surat PHBI Lengkap yang bisa sahabat download. Silahkan download disini.
Artikel lain terkait dengan contoh surat aktif pasif desa, surat SPPD, Surat SPMK, Surat SPPB bisa di lihat langsung hanya di situs abdi desa.
Salam abdi desa..
Surat perjanjian sewa menyewa ini menjadi dasar hukum terkait perjanjian pihak pertama dengan pihak kedua soal penyewaan. Surat perjanjian ini nantinya dijadikan sebagai lampiran untuk penyusunan LPJ diakhir kegiatan. Tidak hanya kegiatan desa, namun semua kegiatan yang berkaitan dengan penyewaan maka tentulah surat ini menjadi penting.
Pada format ini tersedia juga beberapa pasal yang bisa menjadi acuan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.
Apabila masih ada yang kurang maka cukup ditambahkan saja kekurangannya.
Untuk Download surat perjanjian sewa menyewa silahkan klik Disini.Download Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lengkap.
Rencana Penggunaan Dana (RPD) berfungsi untuk merencanakan penggunaan dana dalam kegiatan pembangunan. Pada umumnya, pencairan dari pemerintah daerah bersifat tahapan. Tahapan tersebut menjadi syarat kelengkapan ceklis pencairan.
Dengan adanya RPD, kita bisa melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada kegiatan tahapan pertama sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
RPD berkaitan erat dengan RAB. Sebab uraian kebutuhan yang dituangkan adalah uraian RAB yang sebelumnya sudah diverifikasi dan disahkan.
Silahkan kunjungi artikel kami lainnya tentang RAB kegiatan lengkap.
artinya kita tidak bisa menguraikan bahan kebutuhan ulang tanpa melihat RAB sebelumnya. Karena isian RPD sepenuhnya mengacu pada isi RAB. Baik itu kebutuhan bahan, volume, harga satuan dan jumlah keseluruhan sebagai patokan anggaran 100% kegiatan.
Nah, bagi sahabat yang ingin mendownload format lengkap Rencana Penggunaan Dana (RPD) klik taurannya dibawah ini.
Format Rencana Penggunaan Dana (RPD)
Surat tugas disini adalah surat tugas terkait dengan perjalanan Dinas yang dikeluarkan Setiap kali ada undangan untuk menghadiri pelatihan, bimbingan dan lain sebagainya.Nah, Pemdes berkewajiban untuk mengeluarkan surat tugas yang diberikan kepada seseorang yang akan mengikuti acara tersebut termasuk dilampirkan dengan LHPD yaitu Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
Artinya seseorang yang diutus juga berkewajiban memberikan laporan hasil dari perjalanan dinasnya.
Sehingga ada balance antara dana yang dikeluarkan dari dana desa dengan hasil pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
Kemudian nanti beberapa surat ini dilampirkan sebagai SPJ akhir dari penggunaan anggaran perjalanan dinas.
Terkait dengan apa sajakah lampiran SPJ perjalanan dinas telah kami sediakan di artikel lainnya. Silahkan untuk cek lampiran SPJ perjalanan dinas.
Berikut contoh surat tugas, LHPD dan Pernyataan Riil yang bisa langsung sahabat download.
1. Surat Tugas dan LHPD2. Surat Pernyataan Riil
Semoga bermanfaat.
Sahabat abdi desa yang budiman. Pada artikel kali ini kami ingin share terkait contoh format SPJ pembangunan melalui pola padat karya oleh TPK. Seperti yang kita ketahui bersama, TPK memiliki kewajiban untuk membuat Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pembangunan yang dilakukan. Pembangunan tersebut mesti dipertanggungjawabkan tidak hanya fisik, tetapi juga administratif.
Di daerah tertentu, pencairan dana dari rekening desa ke rekening TPK memiliki beberapa tahapan. Dan pada setiap tahapan tersebut harus dibuatkan SPJ penggunaan dana.
Hal ini bertujuan, selain untuk SPJ ke Pemerintah Desa dan masyarakat. Tetapi juga sebagai acuan dasar untuk melakukan pencairan ditahap selanjutnya.
TPK tidak bisa mencairkan dana tapahan berikutnya, apabila belum menyelesaikan SJP tahapan sebelumnya.
Pembuatan SPJ yang dilakukan oleh TPK adalah hasil dari proses penggunaan dana untuk pembangunan.
Nah, terkait dengan penggunaan dana untuk pembangunan desa. Ada beberapa lampiran yang harus dilampirkan dalam SPJ pembangunan. Kemudian semua lampiran ini diisi sesuai dengan hasil dari kondisi pekerjaan pembangunan di lapangan.
Kami sediakan contoh format SPJ pembangunan lengkap dalam bentuk microsoft excel. Silahkah download contoh format tersebut untuk memudahkan penyusunan adminstrasi laporan pertanggungjawaban dana pembangunan.
Berikut contoh format SPJ pembangunan Yang harus dilampirkan dan bisa langsung didownload:
1. Buku Kas Umum TPK2. Buku Bank Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan3. Catatan Harian Penerimaan Bahan Material4. Buku Bahan Material5. Bukti Penerimaan Material6. Daftat Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Harian7. Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif sistem Borongan8. Realisasi Fisik dan Biaya Prasarana9. Lembar Detail Kemajuan Prasarana10. Laporan Bulanan Kemajuan Prasarana Tingkat Desa11. Laporan Bulanan Kemajuan Prasarana Tingkat Kecamatan12. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Biaya Prasarana
Terkait artikel tentang contoh surat desa, contoh arsip desa yang benar, surat sppd, dan lain sebagainya bisa dilihat di artikel lain hanya di www.abdidesa.com semoga bermanfaat.
Perlu diketahui sebelumnya bahwa setiap belanja barang untuk keperluan kebutuhan desa dengan menggunakan dana Pemerintah ada pajak yang harus dibayarkan.
Pajak tersebut bisa kita tentukan pada saat membuat rencana anggaran belanja seperti contoh berikut ini.
1. Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai Rp 3.500.000,- (belum termasuk PPN)
Seperti ilustrasi gambar berikut ini:
Artinya untuk belanja barang dengan nilai Rp 3.500.000,- harus dialokasikan biaya sebesar Rp. 3.850.000. karena asumsi barang belum termasuk PPN2. Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai Rp 3.500.000,- (sudah termasuk PPN)Seperti ilustrasi gambar berikut ini:
Artinya untuk belanja barang harus bernilai Rp 3.181.818,- karena ada anggaran pajak yang dialokasikan sebesar Rp.318.182. Sehingga kedua angka tersebut jika diakumulasikan berjumlah Rp 3.500.000Pembelian yang tidak dipungut PPh pasal 22Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.(Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK-224/PMK.011/2012 stdd PMK-175/PMK.011/2013)
Pembelian yang tidak dipungut PPN Pembelian barang tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, Misal:a. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN),
b. Buku Pelajaran/ Agama Kurikulum, Kitab Suci,
c. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan,
d. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum,
e. dll, diatur dlm KMK-563/KMK.03/2003, PP 38 Tahun 2003 dan PP 31 Tahun 2007
Ketentuan KhususApabila rekanan toko/ pengusaha/ penyedia jasa tidak mempunyai NPWP, maka dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 22 dan PPh 23 seharusnya.
Contoh Contoh Transaksi Belanja
Terkait dasar pemotongan atau pungutan pajak atas setiap penggunaan anggaran dana desa sesuai dengan undang-undang bisa dicek dalam artikel Pemotongan/Pungutan Pajak atas Penggunaan Dana Desa. Meskipun anggaran tersebut sudah dituangkan dalam APBdes, perlu kiranya kita mengetahui bagaimana jumlah pajak tersebut muncul pada anggaran penggunaan dana honorarium dan upah kerja.
Perlu kita ketahui bahwa setiap penggunaan dana untuk sifatnya honorarium akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk dengan honor upah kerja pada setiap pembangunan desa.
Pajak honorarium tertuang pada PPh 21 dimana setiap kepanitian, golongan jabatan, upah kerja dan lain sebagainya telah ditentukan jumlah besaran pajak yang harus dikeluarkan. Berikut jumlah besaran pajak dalam bentuk persentasenya:
Pada kesempatan kali ini kami ingin share terkait bagaimana penghitungan pajak apabila dana digunakan untuk Honorarium sebuah kegiatan dan upah kerja kegiatanan. Pembayaran Pajak Honorarium
Sebagai contoh; Desa Pangrango membentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari beberapa PNS. Bendahara Desa Pangrango membayar honorarium tim pada tanggal 20 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:
Lalu bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh tim tersebut?Berikut besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh bendahara desa.
Adapun kewajiban bendahara atas pembayaran tersebut :Maka penghitungan PPh 21 nya adalah sbb:
Pada hari ke-11 bulan Mei 2017 (bulan yang sama) Ucok telah menerima penghasilan melebihi 2.025.000 yaitu 190.000 x 11 = 2.090.000, Maka PPh 21 atas penghasilan Ucok dihitung sebagai berikut:
Apabila Ucok juga menerima penghasilan yang sama pada hari ke-12, maka PPh 21terutang adalah sbb:
Itulah cara penghitungan pembayaran pajak upah tukang. Semoga bermanfaat. Surat menyurat Desa adalah bagian penting rutinitas pekerjaan seorang perangkat Desa. Pengelolaan yang baik dilihat pada bagaimana Surat menyurat tersebut dibuat.
Di dalam surat tersebut biasanya akan tertera nomor surat yang acapkali digunakan secara alakadarnya.
Padahal, nomor tersebut yang nantinya dijadikan sebagai dasar acuan arsip manakala ada pemeriksaan dari inspektorat.
Selain dibuatkan surat, maka perangkat Desa wajib menuliskan nomor surat tersebut di dalam buku agenda.
Supaya di akhir tahun masa pemberkasan nanti dapat mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh Desa dalam Satu 1 periode Anggaran, lengkap beserta nomor suratnya.
Nah, berikut Contoh surat menyurat yang biasa dikeluarkan oleh Desa yang kami sajikan dalam bentuk microsoft word yang langsung bisa di download dan diedit sesuai dengan keperluan masing-masing.1. Surat Keterangan Beda Nama
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Rekomendasi Desa)
3. Surat Keterangan Domisili MDTA
4. Surat Edaran (Himbauan Desa)
Terkait dengan contoh surat menyurat Desa juga bisa di download melalui link berikut:
Kumpulan Contoh Surat Menyurat Administrasi Desa
Contoh ini hanya untuk mempermudah dalam proses arsip surat menyurat.
Dengan file yang bisa diedit ulang. Semoga contoh ini bermanfaat sebagai pertimbangan pembuatan surat yang serupa. Ada beberapa artikel kami yang berkaitan dengan contoh surat yang biasa di keluarkan oleh Pemerintah Desa.
Untuk Contoh Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) bisa di download langsung melalui link dibawah ini.
Contoh Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3)
Berikut salahsatu contoh tugas pembuatan paragrap yang koheren yang bisa menjadi referensi dalam menyelesaikan tugas kuliah.
sedikit mengenai paragrap koheren bahwa kira mesti menentukan ide utama terlebih dahulu, kemudian batasi ide utama tersebut dengan beberapa pembahasan saja.
Seperti yang rertulis dibawah ini. Batasan penulisan ini hanya mencakup masalah linguistik dan non linguistik. Sehingga di dalam paragrap tersebut hanya membicarakan tentang masalah linguistik dan non linguistik.
Batasan ini yang menjadi acuan penulisan berikutnya. Sehingga penulisan fokus pada satu tema yang sudah ditentukan.
Berikut contoh paragraf yang koheren:LINGUISTIC AND NON LINGUISTIC PROBLEMS IN LEARNING AS FOREIGN LANGUAGE
There are two problems faced by the learners in learning English as foreign language, namely linguistic and nonlinguistic problems. Linguistic problem is the factors which come from the language itself such as pronunciations, grammar structures, and vocabularies. First of all, Pronunciation problem is problems how to produce good sound of vowel, consonant, and diphthong by learners as foreign language. They also face the problem how to stress and to intonate the word with different stressing and intonation from each mother tongue. Second, the learners face problems of grammar structure. In English, sometimes we read an article that have same word in one sentence such as I bear a bear, I fish a fish, and etc. in placing of word on grammar structure can influence its meaning. They have to place the correct grammar structures like how to use verb, noun, subject or tenses in a sentence. And the last, the learners face vocabularies problem. The vocabulary problems are consist of lexical problem like she washes, idiomatic problem like gone away, problem of collocation like consist of, and syntactical problem like noun phrase; the doctor, verb phrase; has taken, and adjective phrase; dark clothes. The learners have to memorize the using of language rule. Meanwhile, non-linguistic problem is the problem that come from the learners themself. There are consist of motivation, self-confident, and fluent. The learners who have not motivation in learning English as foreign language can make them unconfident to their skill. So, they cannot speak English fluently. In conclusion, language is a communication. They not only learn how to speak, how to form a sentence, how to produce good sound, but also they have to practice it in their daily life with high motivation and self-confident. By learning of these problems, the learners can be a good English learning, not only in writing but also can speak well and fluently.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah panitia dalam menyusun administrasi pada kegiatan ulangan yang dilaksanakan oleh sekolah. Sehingga file ini bisa disimpan untuk ulangan dikemudian hari.
Berikut contoh tata tertib pengawas PAT Semester genapTata Tertib Pengawas PATSemester genap1. 15 menit sebelum tes dimulai:a. Pengawas menerima petunjuk dan pengarahan dari kepala sekolah.b. Pengawas menerima dan memeriksa sampul soal dan lembar jawaban dalam keadaan baik dan sempurna.
2. Setelah tanda bel masuk dibunyikan pengawas:
a. Memastikan dan mengawasi peserta memasuki ruangan dengan tidak membawa catatan ke dalam bentuk apapun kecuali alat tulis.
b. Membaca tata tertib peserta sebelum tes dimulai.
c. Menyampaikan daftar hadir peserta rangkap dua dan pengawas membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar daftar hadir peserta.
3. Mengisi berita acara dan menandatanganinya.
4. Semua lembar soal yang tidak terpakai diparaf oleh pengawas di sebelah sudut atas dan dimasukkan kembali ke dalam amplop soal.
5. Mengizinkan peserta yang terlambat setelah mendapatkan izin dari panitia.
6. Selama tes berlangsung pengawas:
a. Menjaga ketertiban dan ketenangan
b. Melarang orang lain yang tidak berkepentingan berada disekitar ruangan.
c. Mengawasi pelaksanaan tes tanpa banyak berbicara atau berjalan jalan di luar ruangan
7. Setelah tanda selesai dibunyikan pengawas memerintahkan peserta menyimpan pekerjaannya dan disimpan di atas meja masing masing kemudian peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan.
8. Mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban, lembar soal, daftar hadir peserta dicocokkan dengan jawaban kemudian disusun sesuai dengan nomor urut, ditambah berita acara dan daftar hadir dimasukkan ke dalam amplop.
9. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada panitia penyelenggara.
BAB IIPERSYARATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PPDBPersyaratan calon siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut:
Selain ditempelkan di papan pengumuman, tata tertib peserta juga dilampirkan dalam map pengawas. Hal ini bertujuan agar setiap pengawas dapat melihat aturan yang berlaku pada sekolah tersebut dalam melaksanakan kegiatan PAT. Berikut kami berikan contoh tata tertib peserta dalam kegiatan PAT yang biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan para panitia kegiatan PAT di sekolah.
TATA TERTIB PESERTAPENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)TAHUN AJARAN ... 1. Peserta memasuki ruangan 15 menit sebelum tes dimulai.2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruangan.
3. Peserta harus menyediakan alat tulis sendiri yang sekiranya diperlukan selama tes berlangsung.
4. Peserta wajib mengisi daftar hadir. 5. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ruangan dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu.
6. Peserta yang datang terlambat boleh mengikuti tes setelah mendapatkan izin dari panitia dan pengawas ruang.
7. Peserta yang ingin keluar karena sesuatu hal, boleh meminta izin kepada pengawas ruang.
8. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah mengerjakan soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan dinyatakan telah selesai mengikuti tes.
9. Peserta berhenti mengerjakan soal setelah tanda bel dibunyikan dan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum tanda selesai dibunyikan.
10. Selama tes berlangsung peserta tes dilarang.
a. Menanyakan jawaban kepada siapapun
b. Bekerja sama dengan peserta lain.
c. Memperlihatkan lembar jawaban kepada peserta lain atau sebaliknya.
11. Peserta meninggalkan ruangan dengan tenang, tertib dan aman setelah lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas ruang.
12. Peserta yang melanggar tata tertib dikeluarkan dari ruangan dan dianggap gugur serta diberi nilai nol (0).
