➤ Jenis Dan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Di Pemerintahan Desa Abdi Desa

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum dan bentuk surat.

Naskah Dinas di Pemerintahan Desa diolah oleh satuan kerja Perangkat Desa.

Naskah Dinas di Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Perangkat Desa yang diberi wewenang.

Naskah Dinas di Kelurahan diolah oleh satuan kerja Perangkat Kelurahan.

Naskah Dinas di Kelurahan ditandatangani oleh Lurah, Sekretaris Lurah, serta Perangkat Kelurahan yang diberi wewenang.

Jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas di Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Kepala Desa menandatangani Naskah Dinas:

a. Peraturan Desa;b. Peraturan Kepala Desa;c. Keputusan Kepala Desad. Surat Biasa;e. Surat Keterangan;f. Surat Perintah;g. Surat Pengantar;h. Surat Izin;i. Surat Perjanjianj. Surat Perintah Tugas;k. Surat Perintah Perjalanan Dinas;l. Surat Kuasa;m. Surat Undangan;n. Surat Keterangan melaksanakan tugaso. Surat Panggilan;p. Nota Dinas;q. Nota Pengajuan Konsep ND;r. Lembar Disposisi;s. Telaahan staft. Pengumuman;u. Laporan;v. Rekomendasi;w. Berita acara;x. Memo. Dany. Daftar Hadir;

Pemerintah Evaluasi 94 Lembaga Nonstruktural

Source : https://www.abdidesa.com/2018/09/jenis-dan-wewenang-penandatanganan.html

➢ Pengertian Dan Asas Tata Naskah Dinas Desa Abdi Desa

Dalam rangka mencapai tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi/perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan,

Maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#Pengertian Asas dan Tata Naskah Dinas

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.

Azas – azas Tata Naskah Dinas adalah pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Azas – azas Tata Naskah Dinas terdiri atas: a. Asas efisien dan efektif, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

b. Asas pembakuan, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.

c. Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.

d. Asas keterkaitan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

e. Asas kecepatan dan ketepatan, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

f. Asas keamanan, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting.

Kemudian, prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

a. Prinsip ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

b. Prinsip kejelasan, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

c. Prinsip singkat dan padat, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

d. Prinsip logis dan meyakinkan, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. 

Source : https://www.abdidesa.com/2018/10/pengertian-dan-asas-tata-naskah-dinas.html