Setiap desa tentu saja bermimpi untuk memiliki desa yang mandiri. Yaitu desa yang tidak tergantung pada pemerintah daerah maupun pusat, baik dalam keuangan maupun administrasi. Desa mandiri bisa membangun desa sendiri dengan memaksimalkan roda perekonomian desa. Sehingga roda perputaran uang menumpuk hanya di desa. Ini yang akan mengangkat laju tumbuhnya perekonomian desa.
Dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat maupun daerah adalah salah satu langkah awal untuk menunjang terbentuknya ekonomi desa yang mandiri.
Karena dengan adanya kucuran anggaran langsung dari pemerintah tersebut petanda bahwa desa telah diberikan hak penuh dalam mengelola keuangan pemerintah untuk mengentaskan roda perekonomian desa. Meskipun masih perlu adanya kontrol dan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Kita mesti apresiasi langkah yang dilakukan pemerintah pusat tersebut, karena ini suatu langkah yang cukup berani untuk memberikan keleluasaan mengembangkan roda perekonomian desa.
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Baik pada bidang administrasi maupun pelayanan terhadap masyarakat.
Sebagai abdi desa, maka tentulah hal tersebut tidak dijadikan masalah yang besar. Justru mestinya dijawab sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi untuk memajukan desa.
Karena apabila desa telah maju, maka secara tidak langsung ikut membantu perekonomian nasional. Sebab, desa sejatinya adalah penopang roda perekonomian nasional.
Laju urbanisasi akan sedikit melambat, begitu juga transmigrasi ke perkotaan akan ikut surut jika di daerah pedesaan telah mampu mengembangkan perekonomian masyarakat.
Nah, terkait dengan hal tersebut. Maka penulis menganggap penting menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadikan desa mandiri. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa serta stakeholder untuk membentuk desa mandiri.
1. Profesional
Dalam mewujudkan desa mandiri tentulah harus diawali dari perangkat desa itu sendiri. Salah satu langkahnya adalah mengangkat unsur perangkat desa dari orang-orang yang mengerti tentang administrasi pemerintahan.
meskipun tidak ada syarat tertentu dalam mengambil unsur perangkat desa. Namun tetap mesti mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan orang tersebut demi terciptanya desa mandiri.
Dalam hal ini, Tugas seorang Kepala Desa yang mesti piawai dalam merekrut perangkat desa. Setidaknya dari perangkat desa adalah orang-orang yang telah mengenyam pendidikan. Dan bahkan lebih baik jika mengambil dari orang yang sudah sarjana dibidangnya.
Sebab, bekerja secara profesional dapat meringankan beban kerja, baik dalam bidang pelayanan maupun pengelolaan administrasi.
2. Team Work
Bekerja secara team work akan meringankan beban kerja perangkat desa. Namun tetap masih dalam tupoksinya masing-masing.
Team work adalah bentuk kerjasama baik antar perangkat desa, maupun perangkat desa dengan masyarakat.
Team work tidak hanya untuk meringankan beban kerja desa. Jauh lebih penting adalah kebersamaan yang tercipta di dalam suasana roda pengelolaan pemerintahan.
Sehingga satu sama lain tidak canggung untuk memberi usulan, masukan, ide, dan saran kepada desa demi terciptanya desa mandiri.
3. Membentuk BUMDes
BUMdes atau Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu langkah dalam upaya untuk menjadikan desa mandiri.
Banyak sekali desa lain yang sukses dalam menjalankan BUMDes. Terlebih juga pemerintah Daerah sangat mendukung pada sebuah desa untuk menjalankan ekonomi melalui BUMDes.
Usaha BUMDes bisa menggali potensi daerah yang ada. Bisa dalam bentuk pariwisata, penyewaan, penginapan atau potensi lain yang sesuai dengan keadaan strategis desa tersebut.
4. Spirit Abdi Desa
Tidak ada yang mengalahkan kekuatan spirit untuk membangun desa kecuali niat dari dirinya sendiri.
Jadikanlah desa sebagai wadah untuk mengabdikan diri pada bangsa. Pola spirit untuk mengabdi, lambat laun akan memberi dampak pada masyarakat.
5. Evaluasi
Selalu membuat draf evaluasi untuk meninjau apa saja kekurangan selama menjalankan proses kegiatan desa. Setelah melihat kekurangan yang ada, maka ambil langkah dalam membuat solusinya. Agar dari tahun ke tahun ada perbaikan untuk setiap kegiatan.
Evaluasi ini bisa dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat.
6. Konseling
Salah satu kendala yang sering muncul adalah miss komunikasi antara pegawai desa dengan masyarakat. Terkadang malah berbeda menyimpulkan segala apa yang dilakukan oleh desa. Hal ini biasanya terjadi pada pedesaan minim pendidikan.
Sebenarnya ini terjadi karena tidak adanya pencerahan dari perangkat desa itu sendiri terhadap masyarakat tentang program kegiatan desa.
Buatlah sebuah bimbingan terhadap masyarakat, entah sekedar obrolan biasa maupun pelatihan.
Karena sebenarnya masyarakat selalu bersemangat jika digiring untuk membangun daerahnya. Namun kenyataannya seolah masyarakat bosan jika selalu dibuat seolah pekerja bukan partner.
Masyarakat enggan untuk ikut serta dalam pembangunan karena biasanya kekecewaan yang timbul akibat miss komunikasi tadi.
Nah, itulah 6 hal yang dapat membangun desa. Semoga artikel ini bermanfaat. Salam abdi desa..
Sugeng Handoko - Peran Pemuda Membangun Desa | BukaTalks
Source : https://www.abdidesa.com/2017/07/6-hal-yang-dapat-membangun-desa-mandiri.html
Mungkin hal ini akan membuat kita merasa jengkel. Apalagi di saat kita sedang buru-buru untuk memakainya.
Halo sahabat abdi desa, kali ini penulis ingin share kembali terkait pengalaman penulis dalam berselancar di dunia maya.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berbagi pengalaman terkait adanya kesalahan memasukkan alamat ulr blog ketika ingin upgrade akun adsense hosted ke non hosted. 
Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah bahan tersebut didapat dari sheet Vap pada kolom CH29 ditambah sheet analisa jalan kolom Q38.
Pada sheet ini menunjukkan jumlah bahan serta ukuran bahan yang dibutuhkan antar patok. Kolom CH29 adalah jumlah kebutuhan pengadaan batu belah antar patok dari hasil penjumlahan antara ukuran batu 0.15 dikalikan ukuran kebutuhan perpatok dan hasil perhitungan analisa jalan.
dianalisa jalan kita akan mengetahui jumlah dan bagaimana kegiatan tersebut berjalan. Serta penggunaan apakah memang cukup dengan mobilisasi atau ada HOK yang dibutuhkan.