➥ Tahapan Dana Rab Pembangunan Padat Karya Abdi Desa

Ketika berkumpul dengan masyarakat untuk sekedar mengobrol atau ngerumpi, kadang ada saja masyarakat awam yang bertanya tentang bagaimana penggunaan dana desa padat karya.

Bahkan tanpa mencari tahu informasi ke kantor desa, sudah memberikan penilaian negative tentang adanya pencairan dana yang begitu besar terhadap desa yang dikelola oleh TPK.

Padahal untuk mengelola dana tersebut memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pemerintah. Baik dari segi administasi maupun bangunan fisik. Berbeda halnya dengan mengelola dana pribadi.Seperti dari fisik apakah sesuai dengan rencana pengajuan atau tidak. Atau dari segi administrasi apakah terpenuhi atau tidak. Karena ketidaklengkapan dalam administrasi atau fisik yang tidak sesuai dengan rencana akan mengundang pihak berwenang untuk memeriksa kegiatan tersebut.     Nah, Berangkat dari sanalah penulis ingin share terkait tahapan dan penggunaan serta syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana padat karya. Agar masyarakat memahami bagaimana alur tahapan serta syarat yang mesti dipenuhi tersebut. Yuk kita meluncur ke tkp.Tahapan dan Persyaratan Pencairan dana pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme swakelola dan padat karya adalah sebagai beikut:Dari rekening Desa berdasarkan pengajuan berupa permintaan pencairan dana dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dipindahbukukan ke rekening TPK dengan specimen ketua TPK, Kasie Ekbang, Pendamping Desa sesuai ketentuan penatausahaan keuangan desa.Selanjutnya penggunaan dana oleh TPK yang dibagi kedalam 3 tahapan yaitu,Tahap I sebesar 40% dari nilai RABTahap II sebesar 50% dari nilai RABTahap III sebesar 10% dari nilai RABJika dijumlahkan maka akan Nampak 100% penggunaan anggaran.Namun, untuk merealisasikannya, TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:1. Tahap I (40%)Tahap I ini bisa dicairkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:Surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Kepala Desa dengan TPK serta Dokumennya yang berisi RAB kegiatan. Untuk melihat contoh surat SPPB silahkan cek artikel kami di label arsip desa.Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) antara Kasie Ekbang dan Kesos Desa dengan Ketua TPKSurat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana Desa (SPKPD)Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebesar 40%. 2. Tahap II (50%)Tahapan ke II ini dapat direalisasikan jika TPK sudah memenuhi syarat sebagai beikut:Penggunaan dana tahap sebelumnya sudah mencapai 90% atau lebih dari total anggaran 40%. Kegiatan sarana prasarana yang dibangun sudah mencapai kemajuan minimal 60% dibuktikan dengan hasil sertifikasi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.  Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran (termasuk bukti setoran pajak)Menyampaikan Berita Acara Penggunaan Dana Desa (BAPD) dan form lampiran penggunaan Dana. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP)Menyampaikan berita acara Musyawarah pertanggungjawaban yang dilaksanakan di desa. 3. Tahap III (10%) Ini adalah tahapan terakhir dari seluruh anggaran yang dianggarkan dalam RAB sebesar 10%. Namun untuk merealisasikannya tetap harus memenuhi persyaratan. Diantaranya:Penggunaan dana tahap sebelumnya sudah mencapai 90% atau lebih.Kegiatan sarana dan Prasarana yang dibangun sudah mencapai kemajuan 100 %Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran.Menyampaikan Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) dan Form Lampiran penggunaan DanaMenyampaikan Berita Acara Musyawarah Serah Terima kegiatan yang dilaksanakan di desa. Nah, itulah tahapan-tahapan penggunaan dana padat karya yang akan dilaknakanan.Tahapan perencanaan RAB pembangunan Ini adalah pedoman umum yang kami ambil dari arsip desa, sebagai informasi yang layak bagi masyarakat ketahui. Khususnya masyarakat yang di desanya sedang melakukan kegiatan padat karya. Agar masyarakat sendiri ikut andil dalam mengawasi dan mengikuti jalannya kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut sebenarnya bagi masyarakat juga. Salam abdi desa..  Sumber: TPO desa

PADAT KARYA TUNAI 2018

Source : https://www.abdidesa.com/2017/06/tahapan-dana-rab-pembangunan-padat-karya.html

✅ Cara Memudahkan Penyusunan Lpj Pembangunan Desa Abdi Desa

Pada kesempatan kali ini kami ingin men-share terkait cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Desa.

Secara garis besar untuk menyusun sebuah LPJ itu tidak jauh berbeda dengan penyusunan LPJ lainnya. Baik itu LPJ pendidikan, LPJ kepanitiaan dan lain sebagainya.

Namun karena dana yang dikeluarkan dari pemerintah, maka dalam penyusunannya pun harus benar-benar tersusun dengan rapi. Dan tidak ada satu pun yang tertinggal.

Nah terkait dengan penyusunan LPJ Desa. Kami simpulkan langkah-langkah untuk memudahkan cara penyusunan LJP Desa.

1. LPD (Laporan Penggunaan Dana)

Hal yang paling utama dalam menyusun LPJ adalah kita harus pahami terlebih dahulu RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang telah dibuat sebelum melakukan pencairan.

RPD adalah syarat utama untuk mencairkan Dana desa, selain dari syarat lainnya yang harus dipenuhi tentunya.

Didalam RPD ini tertuang Rencana-Rencana Penggunaan Dana dalam bentuk alokasi pertiap bahan kebutuhan.

Biasanya Alokasi dana akan terpecah ke dalam beberapa bagian seperti OP TPK, Alat dan Bahan, Upah, Pajak.

dari masing-masing alokasi tersebut adalah hasil dari analisa kebutuhan yang akan direncanakan.

Maka dari itu penting untuk menganalisa anggaran biaya perkebutuhan mulai dari harga bahan sesuai dengan realnya, biaya upah dan lain sebagainya.

Hal ini dimaksud agar tidak terjadi adanya SILPA atau MINUS didalam LPJ yang dibuat nanti.

kemudian setelah kita pahami ini, baru kemudian kita buat LPJnya dengan Nama LPD yaitu Laporan penggunaan dana.

2. BKU (Buku Kas Umum)

Setelah selesai membuat LPD (Laporan penggunaan Dana), maka silahkan tuangkan ke dalam BKU dari setiap pembelian bahan yang dilakukan.

Didalam format BKU akan tercantum kode Transaksi. Hal ini dimaksudkan setiap kode transaksi itu harus ada lampiran sebagai tanda bukti bahwa transaksi yang dilakukan benar adanya.

Lampiran tersebut bisa berbentuk Kwitansi, Nota dan Kwitansi, Daftar Honor dan lain sebagainya. Tergantung pada deskripsi BKUnya.

Silahkan untuk cek format BKU, LPD dan RPD di artikel kami lainnya.

Secara garis besar kita hanya perlu memahami deskripsi BKU, Kode transaksi dan kemudian berikan lampirannya atas transaksi tersebut.

3. OP TPK (Operasional TPK)

Anggaran Operasional ini juga tidak kalah pentingnya. Kenapa? Sebab didalam deskripsinya nanti akan terpecah kedalam beberapa bagian anggaran.

Kalau sudah terpecah maka akan banyak lampiran yang harus dilampirkan sebagai buktinya.

Anggaran Operasional biasanya mencakup keseluruhan kebutuhan pengelola kegiatan dalam hal ini adalah TPK. Seperti Honor TPK, Transport TPK, photocopi, Dokumentasi, Sertifikasi dan lain sebagainya.

3 hal inilah yang apabila kita pahami maka akan memudahkan kita dalam melakukan penyusunan LPJ pembangunan.

Semoga bermanfaat.

Cara membuat Bobot progress pekerjaan

Source : https://www.abdidesa.com/2017/12/cara-memudahkan-penyusunan-lpj.html