➥ Dasar Hukum Pengaturan Desa Dan Dana Desa Abdi Desa

Hore Desa kini telah menjelma sebagai pilar dan poros terdepan untuk membangun Indonesia lebih baik.

Ini tidak terlepas dari cita-cita Presiden yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.

Kekuatan dan eksistensi desa bisa kita lihat dari segi administrasi dan ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun desa.

Mari kita simak Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa sebagai acuan dasar agar desa  bersama masyarakat menjadikan desa semakin maju dan maju.

Berikut Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa:

1. UU 6/2014 tentang Desa

2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014

3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Adapun UU 6/2014 tentang Desa dijabarkan sebagai berikut:

# PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

PERMENDAGRI

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENDES

1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa

2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa

3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa

4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes

5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018

#PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

[BELAJAR APBN] - Dana Desa Untuk Masyarakat Desa Lebih Sejahtera dan Berdaya

Source : https://www.abdidesa.com/2018/05/dasar-hukum-pengaturan-desa-dan-dana.html

➥ Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Desa Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun2004 Abdi Desa

Pengaturan desa tertuang dalam dasar hukum menurut Undang undang. Pada saat di lapangan pengambilan pengaturan kebijakan dalam pemerintahan desa harus sesuai dengan urutan dasar hukum menurut perundang undangan.

Kepala desa serta serta staff dalam pelaksaannya harus mengacu pada pedoman dasar hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Berikut ini urutan pengaturan desa sesuai dasar hukum menurut perundang undangan.

Dasar hukum pengaturan mengenai desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa sebagaimana tata urutan peraturan perundangan mengenai desa sebagai berikut :

1. UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

4. Peraturan Daerah tentang Desa

5. Peraturan Desa Dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen ketentuan dasar tentang desa dan pemerinahannya diatur dalam Pasal.

Selain hal tersebut terdapat pengaturan ditingkat departemen sebagai pedoman umum berupa peraturan Menteri Dalam Negeri, di kabupaten terdapat peraturan bupati dan keputusan bupati di desa terdapat peraturan Kepala Desa dan keputusan kepala desa. 

Pemberhentian Perangkat Desa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Source : https://www.abdidesa.com/2018/08/dasar-hukum-pengaturan-mengenai-desa.html